Partai Oposisi Galang Dukungan Hak Angket soal Kebijakan Tambang
Fraksi oposisi di DPR mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki kebijakan perizinan tambang baru yang kontroversial.
Fraksi-fraksi oposisi di DPR RI mulai mengumpulkan tanda tangan guna mengajukan hak angket terkait kebijakan Kementerian ESDM yang dinilai mempermudah perizinan tambang nikel dan bauksit.
Koordinator pengumpulan tanda tangan menyebut hingga Rabu malam, mereka telah mengumpulkan 87 dari 112 tanda tangan yang diperlukan.
Kebijakan yang dipermasalahkan adalah Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2026 yang memperpendek waktu analisis dampak lingkungan untuk tambang skala menengah.
Fraksi koalisi pemerintah balik mengecam langkah ini sebagai manuver politik jelang kongres partai, bukan murni pengawasan legislatif.
Menkopolhukam menyatakan pemerintah terbuka terhadap mekanisme pengawasan DPR selama prosesnya berjalan sesuai tata tertib.
"Setiap berita yang terbit di sini adalah catatan kecil tentang hari ini — yang esok mungkin menjadi sejarah."
— Tim Redaksi Berita Warga Nusantara